Sejarah Gereja GKI INDRAMAYU

(draft buku, belum diterbitkan)

Bagian 1                                Yohanes Ang

PENDAHULUAN

Darma Ayu – Dermajoe

Mimiti ngawit carita, nalika jaman semana.                                                             Dermajoe abad 19 ketika bumi Nusantara ini masih bernama Nederlands Indie, Hindia Belanda.

Konon menurut sejarahnya, semula Indramayu adalah sebuah pelabuhan yang  bernama Cimanuk, sesuai dengan nama sungai yang bermuara di kota ini.1 dan kemudian oleh Wiralodra sang pendiri Dermayu, nama Cimanuk diganti menjadi DARMA AYU yang berasal dari nama Endang Darma (istri Wiralodra) atau juga disebut Nyi Darma Ayu.

Perubahan bentuk kata Darma Ayu menjadi Indramayu terjadi karena proses peluluhan suku kata untuk kata majemuk dalam bahasa Jawa. Jika suku akhir dari kata pertama terdiri dari vokal yang sama dengan suku awal dari kata kedua maka secara lisan dibaca menjadi kesatuan, misalnya seperti Mulya Ana dibaca Mulyana, Mulya Adi dibaca menjadi Mulyadi, demikian juga dengan kata Darma-Ayu dibaca menjadi Darmayu atau Dermayu (vocal a diucapkan e, sama seperti kancana menjadi kencana, nagara menjadi Negara).

Sedangkan awalan “in” bisa dipastikan berasal dari penyebutan dalam bahasa Belanda untuk menunjuk keberadaan di Dermayu, yaitu dengan menambah kata depan “in” sehingga menjadi Indermayu, dan akhirnya bergeser lagi menjadi Indramayu. Adapun dalam bahasa lisan percakapan sehari-hari orang masih selalu menyebut “Dermayu”2 , dan sampai sekarang masih ada desa di kecamatan Sindang yang bernama “Dermayu”, mungkin disitulah lokasi kota Indramayu yang pertama.

Bahasa Hok-Kian dalam lafaz Dermayu

Sebagai kota pantai dengan pelabuhan Cimanuk yang ramai pada jamannya Indramayu adalah salah satu mata rantai jaringan lalu-lintas maritim  yang penting di pantai utara Jawa Barat, maka wajarlah jika kota ini banyak dikunjungi oleh para pedagang dari manca negara, termasuk dari dua propinsi di daratan Tiongkok  Fukien dan Kwantung.

Fukien (Fujian) daerah di selatan Cina berseberangan dengan Taiwan, yang merupakan tempat asal dari sebagian besar orang Tionghoa di Indonesia.3 Bahasa daerahnya, Hok Kian, merupakan bahasa yang paling banyak mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia, dan melintas masuk juga dalam bahasa “Dermayu’ mulai dari bakmi, bakpao, cawan, kecap, koyok, loteng, lonceng, teko (alat untuk memasak air),  anglo (perapian dengan arang sebagai bahan bakarnya), pacul (cangkul), sosi (kunci), pangkeng (kamar tidur), langseng (alat untuk menanak nasi), wuluku (alat untuk membajak di sawah), bangseng (bau tak sedap/anyir), dacin (alat penimbang), galeng (pematang) dan seterusnya.4

Separuh Tionghoa

Sulit untuk dapat mengetahui secara pasti tentang kapan kelompok etnis Tionghoa mulai bermukim di Indramayu, namun paling tidak sekitar pertengahan abad 17, ini berdasarkan catatan dalam Sejarah Indramayu yang menyebutkan bahwa pada tahun 1678 ada seorang Tionghoa menantu dari Wangsa Perdana menjadi syahbandar, pejabat yang mengawasi lalu-lintas perdagangan yang keluar masuk pelabuhan Cimanuk.5

Secara sederhana dapat dikatakan, orang Tionghoa meninggalkan tempat asalnya dalam dua gelombang besar. Gelombang pertama terjadi dalam kurun waktu sebelum abad 17 sampai dengan sekitar pertengahan abad 19, dan gelombang ke-dua terjadi pada akhir abad 19 sampai awal abad 20.6

Mereka yang pergi merantau dalam periode pertama kebanyakan tidak bisa baca-tulis, umumnya petani miskin dan kuli-kuli yang bertudung lebar serta berkepang panjang.

Para pendatang Tionghoa gelombang pertama itu hanya terdiri atas kaum pria, karena waktu itu harus taat pada peraturan Manchu yang telah diterima sebagai tradisi : perempuan Tionghoa tidak boleh ikut merantau (meninggalkan rumah), dan harus mengecilkan kakinya dengan memakai sepatu besi sejak usia anak.7

Oleh sebab itu kemudian kaum pria imigran Tionghoa ini menikahi perempuan setempat, perempuan pribumi yang menikah dengan pria Tionghoa ini biasanya disebut ca-bau-kan (ejaan lamanya: tja-bow-kan), dalam bahasa Hok-Kian sebetulnya arti “ca-bau-kan” tak lebih hanya “perempuan” demikian menurut De geschiedenis van Batavia tot 1890, geschrijven door een Chinees.8

Meski separuh Tionghoa, namun keturunan dari pernikahan campur antara pria Tionghoa dengan perempuan penduduk setempat ini, masih disebut dan menyebut dirinya “orang Tionghoa” karena tradisi system kekerabatan mereka adalah patrilineal, yaitu mengikuti garis leluhur pria (she).9 Beberapa generasi kemudian terbentuklah yang disebut”Kaum Tionghoa Peranakan” atau Kiau Seng, terutama di pulau Jawa. Dan dalam hal berpakaian, yang lelaki biasanya memakai theng-sha ( baju panjang khas Tionghoa), yang perempuan memakai kebaya seperti ibunya.

Kaum Tionghoa Kiau Seng ini, kebudayaannya tidak sepenuhnya berciri setempat seperti kelompok etnik ibunya, dan tidak juga sepenuhnya Tionghoa.10 Orang Tionghoa peranakan terlalu Tionghoa untuk menjadi orang Indonesia, dan terlalu Indonesia untuk menjadi orang Tionghoa.

Karena sejak lahir anak-anak umumnya lebih dekat kepada ibunya, yaitu perempuan setempat, maka tidak heran kalau keturunan pernikahan campur itu menggunakan bahasa ibunya. Mereka tidak menguasai bahasa Cina baik lisan maupun tulisan, tetapi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setempat, atau perpaduan antara bahasa melayu pasar dan logat Hokkian.11 Kecuali hanya beberapa istilah yang sering digunakan sehari-hari oleh ayah mereka, seperti istilah kekerabatan: taci (mbak), engkoh (kakak laki-laki), encek (paman), encim (bibi), engku (paman/ adik dari ibu), engkim (istri engku), tuape (uwak/kakak dari ayah), tua’em (istri tuape), cinkeh (besan lelaki), ce’em (besan perempuan), toaku, toakim, cekong, cimpo, dan sapaan kekeluargaan lainnya.

Selain istilah kekerabatan ada juga istilah sumpah serapah atau makian, istilah keagamaan dan istilah perdagangan atau istilah-istilah untuk nilai nominal uang, misalnya: pun-tua (malas), kwe-tau (kurang ajar), kam-sia (terima kasih), bo-ceng-li, se-ji, si-pun, gopek, goceng, goban, gopekceng, gotiau dan seterusnya.

Kiau-Seng dan Hoa-Kiau

Berbeda dengan perantau gelombang pertama (Tionghoa peranakan/Kiu Seng), imigran yang datang belakangan (akhir abad 19 sampai dengan pertengahan abad 20) membawa serta istri dan anak-anaknya, kelompok ini dikenal sebagai  kaum Tionghoa totok atau Hoa Kiau.12Antara Tionghoa Kiau Seng (ch’iao-sheng) dengan Hoa Kiau (hua-ch’iao) ada kesamaan yang terbedakan, dan ada  perbedaan yang tersamakan.13

Kaum imigran Tionghoa baik Kiau Seng maupun Hoa Kiau datang ke bumi Nusantara ini didorong oleh keinginan dan bakat mereka untuk Cuo Sen Ie, (bahasa Hok kian: sengli) yang berarti dagang,14 dengan membawa serta tradisi keagamaan yang khas Tionghoa: Sam Kauw It Kauw, Han San Wei Yi,15 penyembahan leluhur beserta tradisi dan nilai-nilainya dipadukan dengan Konfusianisme, Budhis dan Taois, yang menekankan aspek manusia dari sudut susila, hidup teratur dan tertib, merdeka dari segala penderitaan, pranata ekonomi sebagai suatu kewajiban, dan seterusnya.

Istiadat dan kepercayaan leluhur tak gampang putus dalam roh dan jiwa setiap Tionghoa, karena telah mendarahdaging sebagai pegangan yang kukuh. Tidak satupun wamsa tua di dunia yang masih  terpelihara kebudayaan waris leluhur, selain Tionghoa. Kebudayaan tua wamsa-wamsa Mesir, Persia, India, Yunani, dan Inka telah lama punah oleh risiko akulturasi, tapi tidak pada turunan Tionghoa. Keteguhan ini erat pertaliannya dengan patok “Zu Xian Jiao” (Sinkretisme Budha, Taoisme, dan Kong Hu Cu, disebut sebagai agama rakyat)  yang telah mendarah daging sebagai pegangan, terutama bagian kata-kata bijak dari Kong Hu Cu, “Jing tian zun zu,” (mengagungkan langit dan menghormati leluhur) tentang kewajiban setiap anak Tionghoa menyembahyangi nenekmoyang, leluhur, atau orangtua, supaya sentosa di akhirat.16

Tahun 1854 Pemerintah kolonial dibawah Van Twist mengeluarkan  Regeringsreglement yang membagi penduduk Hindia Belanda dalam tiga golongan mirip kasta dan dengannya bernuansa sara, yaitu : de Europeanen, kemudian de vreemde oosterlingen yang antara-lain Tionghoa, dan de inlanders. Dalam tiga pembagian kelas kewarganegaraan yang diterapkan

pemerintah Hidia Belanda, etnis Tionghoa menduduki peringkat kedua. Peringkat teratas adalah orang-orang Eropa, terutama Belanda. Peringkat kedua adalah golongan Timur Asing (vreemde oosterlingen).Sementara peringkat ketiga adalah golongan pribumi (inlanders).17

Menurut sistem itu, setiap golongan harus mempertahankan cara berpakaian dan adat istiadatnya. Yang Eropa memakai pakaian Eropa, yang Tionghoa mengenakan pakaian Tionghoa, yang pribumi memakai pakaian adat lokal.

Bersamaan dengan itu, sampai akhir abad 19 orang Tionghoa di Hindia Belanda dilarang memakai pakaian model Eropa, seperti jas dan celana pantaloon.18 Cara berpakaian laki-laki Tionghoa waktu itu adalah memakai baju twikim atau baju yang tanpa krag, kancingnya dari peniti dengan dua kantong tempel dibawah pinggang dan celana komprang serta model potongan rambut taucang atau kuncir. Kemudian pada tahun 1905 orang Tionghoa status hukumnya dipersamakan (GELIJKGESTELD) dan baru mendapat kebebasan untuk  berpakaian.

Tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan orang Tionghoa mengajukan permohonan untuk memperoleh persamaan status dengan golongan Eropa (gelijkstelling). Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status Eropa tersebut antara lain fasih berbahasa Belanda, mempunyai kekayaan yang cukup dan harus mengikuti wajib militer. Disamping itu pemohon harus menyatakan secara tertulis di atas kertas dengan meterai yang besarnya F. 1,50 bahwa ia merasa tidak cocok lagi hidup di kalangan masyarakat Tionghoa.  Sudah tentu tidak banyak orang Tionghoa yang mampu dan mau melakukan hal itu. Orang yang statusnya telah disamakan dengan golongan Eropa

Tersebut sering menjadi bahan ejekan dengan sebutan “Belanda toen-phoa (Belanda serupiah

Setengah), sesuai dengan besarnya nilai meterai pada surat permohonan.19

Perlakuan Belanda terhadap etnis Tionghoa pada waktu itu berstandar ganda: di satu sisi mereka diberi fasilitas yang memudahkan berbisnis dan banyak hak monopoli, tetapi di pihak lain status sosial mereka dipertahankan pada tingkat necessary evil, satu kambing hitam yang diperlukan sebagai saluran bagi ledakan-ledakan kemarahan rakyat atas penindasan ekonomi-politik.20

Tetapi previlase itu disertai pembatasan dan pemaksaan untuk membentuk gettho-gettho, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut wijkenstelsel pada tahun 1835 yang mengharuskan orang-orang Tionghoa bermukim di tempat yang sudah ditentukan, berupa pecinan yang diawasi oleh wijkmeester (loh-tia). Peraturannya berbunyi :”Orang Timur Asing yang penduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah dibawah pimpinan kepala mereka masing-masing.” Pada tahun 1866 peraturan tersebut diubah. Pejabat setempat diberikan kekuasaan untuk tidak melaksanakan peraturan tersebut jika mereka merasa tidak perlu. Namun pada akhir abad ke-19, Gubernur Jenderal memberikan instruksi bahwa system pemukiman harus dijalankan secara ketat. Orang yang melanggar peraturan ini akan dikenakan denda berat. Walaupun peraturan ini dihapus pada tahun 1920-an namun  mempunyai dampak jangka panjang untuk “keterpisahan”(separateness) orang Tionghoa dari pribumi.

Untuk dapat bepergian keluar dari daerah pecinan mereka harus meminta ijin/surat jalan khusus (passenstelsel).  Sistem pas jalan ini secara resmi dilaksanakan pada tahun 1863. Penduduk Timur Asing yang tinggal di Jawa dan Madura diharuskan memperoleh pas jalan yang berlaku

Setahun, orang Tionghoa diwajibkan memperoleh pas jalan setiap kali ia meninggalkan rumahnya.

Dengan peraturan-peraturan tersebut pemerintah Hindia Belanda mengawasi aktivitas sosial Tionghoa dan mencegah percampuran budaya untuk memelihara perbedaan rasial. Sistem pemukiman ini melarang orang Tionghoa untuk hidup diantara orang-orang pribumi, dan ini telah membatasi komunikasi antara orang Tionghoa dan ras lain.

Kemudian ada lagi Undang-undang Agraria tahun1870 yang melarang orang Tionghoa memiliki tanah persawahan dan berkecimpung dalam pertanian.

Pada awal abad ke-20, Gerakan Pan-Chinaisme bangkit di Jawa, dan Belanda membuat

konsesi terhadap orang Tionghoa: misalnya mereka menghapuskan wijkenstelsel dan passenstelsel. Namun ini tidak berarti tamatnya politik pemisahan Belanda. Pada tahun 1908,

Pemerintah Belanda mendirikan Hollands Chinese School (HCS), sebuah sekolah Belanda khusus untuk anak-anak Tionghoa. Ini juga mempertebal rasa pemisahan bagi orang Tionghoa.21

———————————————

Catatan

1.  Menurut peta pulau Jawa yang dibuat orang Portugis pada abad ke-16 muara sungai Cimanuk diperkirakan berada diSebelah hilir sedikit dari desa Pagirikan sekarang. Kehadiran tiga desa: Pabean, Pagirikan dan Pasekan memberi petunjuk bahwa disanalah  lokasi  pelabuhan Indramayu pada abad 16. Nama Pabean berasal dari kata “bea”, maksudnya bea cukai, nama Pagirikan berasal dari kata “girik” artinya surat izin untuk keluar masuk daerah pelabuhan, sedang desa Pasekan berasal dari kata “pasek” artinya tempat  penimbunan barang-barang yang akan bongkar muat di kapal. Lihat W.J.S Purwadarminta, Bahusastra Jawa, J.B. Wolters, Groningen, Batavia, 1937, hal. 34-145, 75.

2.      H.A. Dasuki, Sejarah Indramayu, Pemerintah Kabupaten DT II Indramayu, 1977, hal. 104-108.

3.       Sebagian besar orang Tionghoa di Indramayu termasuk keturunan sub-etnis Hok kian. Lih. Ronny Nathanael,  Pandangan terhadap materi di kalangan Orang Kristen berlatar belakang Etnis Cina, tesis untuk mencapai gelar Magister Theologiae, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, 1996, hal. 24.

Leo Suryadinata, Politik Tionghoa Peranakan di Jawa, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.20 menyatakan bahwa: “Sebelum pertengahan kedua dari abad ke-20, orang Tionghoa di Jawa        sebagian besar terdiri dari para pedagang dan pengrajin Hok kian”.  Orang-orang Hok kian adalah orang Tionghoa yang pertama kali bermukim di Indonesia dalam  Jumlah yang besar, dan mereka merupakan golongan yang terbesar di antara imigran  imigran sampai  Abad  ke-19. Daerah asal mereka ialah Fukien Selatan, yang merupakan daerah penting  dalam bidang  perdagangan, Lihat Mely G. Tan (ED), Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia, 1979, hal.7.

Selain Hok kian, suku-suku Tionghoa yang ada di Indonesia adalah Hu-Pei, Sang-Tung, Tiociu, serta    Suku-suku  Lain yang masing-masing dikenal melalui usahanya, dari rumah makan, tukang kayu, Sampai logam, antara lain:  Kong Hu, Khek, Hok-Cia, Sen-Coan.

Alif Danya Munsyi, 9 Dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah asing, Jakarta, Kepustakaan  Populer Gramedia, 2003, Hal. 72-73.

4.       Prof. Kong Yuanzhi mencatat kurang lebih ada 1046 kata pinjaman bahasa Tionghoa dalam Bahasa Melayu-Indonesia, dan sebaliknya ada juga pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa  Tionghoa. Uraian lebih rinci, lihat Prof. Kong Yuanzhi, Silang Budaya Tiongkok Indonesia, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2005, hal.194-235; 250-260.

5.        H.A. Dasuki, op.cit, hal. 129.

6.       David CL Ch’ng, Sukses Bisnis Cina Perantauan, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1995, hal. 41-45;

Drs.Hidajat Z.M., Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia, Bandung, Penerbit Tarsito, 1993, hal. 65-68

7.  Menurut Myra Sidharta tradisi ikat kaki ini berlangsung sejak dinasti Song sampai tahun 1917. Sejak lima tahun kaki tersebut diikat sedikit demi sedikit untuk mencegah pertumbuhannya sampai akhirnya  hanya  berukuran kurang-lebih 10-13 sentimeter. Ukuran kaki yang kecil ini ketimbang bobot badannya menyebabkan mereka tidak bebas bergerak, karena sulit menjaga keseimbangan. Uraian lebih lanjut  Lihat Myra Sidharta, “Korban dan Pengorbanan Perempuan Etnis Cina”, dalam I.Wibowo  (editor) Harga yang Harus Dibayar-Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia  Pustaka Utama, 2000, hal.  105-108;
Mengenai “foot binding” lihat Restu Pratiwi, Wanita pada Masa Tradisional Cina, Konfusianisme di  Indonesia-Pergulatan Mencari Jatidiri, Yogyakarta, Interfidei, 1995, hal. 223.

8.   Lihat Remy Sylado, Cing Cay La, Bandung, PT Karya Nusantara, 1978, hal. 221. Juga lihat Remy Sylado,

Ca Bau  Kan, Jakarta, KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 1999, hal. 1-6

9 .  She muradif dengan klan, atau marga. She umumnya terdiri atas satu suku kata, tetapi ada juga yang   terdiri atas  dua  suku kata walaupun itu jarang dijumpai. Tidak ada orang yang tahu berapa tepatnya  jumlah she/marga yang dikenal orang Tionghoa, diperkirakan sekitar 600-an. Ada she yang umum  dijumpai, dan ada juga yang langka. Di Indonesia banyak didapati orang ber-she Tan (Chen, dalam  bahasa Mandarin, Chan dalam dialek Kanton). Selain Tan banyak juga yang ber-she Lim (Lin dalam  bahasa Mandarin). Sebetulnya di dunia ini yang paling banyak dijumpai orang ber-she Thio, yang dalam  dialek Hokian disebut Chang, orang Kanton melafalkannya sebagai Cheung atau Cheong. Dan dalam bahasa Mandarin ejaan Hanyu Pinyin, Thio ditulis Zhang.

Lihat Lily Wibisono (Penyunting naskah), Etnik Tionghoa di Indonesia, Jakarta, Intisari, 2006, hal.16. Lihat juga    Yusiu Liem, Prasangka terhadap Etnis Cina, Jakarta, Penerbit Djambatan, 2000, hal. 3.

Secara tradisional, orang Tionghoa menaruh nama keluarga/she atau marga di depan (misalnya Khoe), diikuti nama yang menunjukan posisi dalam hierarki keluarga yang disatukan dengan nama ketiga sebagai nama panggilan (misalnya Lian Tin).

10  Antara orang Jawa dan Cina sudah lama terjadi kecocokan, demikian tulis Tome Pires, sejarawan Portugis, menggambarkan kehidupan di pesisir utara Jawa abad ke-16. Para pendatang itu telah berbaur dengan pribumi. Bahwa tradisi itu telah hilang pada abad ke-19 tidak mengherankan sama  sekali. Orang Cina sedikit demi sedikit kemudian berhenti membaur dan orang Eropa bakal memisahkan mereka dari “orang pribumi”, dengan menganggap mereka ”orang asing timur”. Uraian  lebih jauh, lihat Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya 2, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 45-47.

11.  Di pesisir utara Jawa, dimana banyak etnis Tionghoa bermukim, sejenis bahasa melayu pasar mulai berkembang sebagai lingua franca antara orang Tionghoa. Bahasa itu kemudian menjadi bahasa Melayu Tionghoa yang pada dasarnya bahasa Melayu tetapi tercampur istilah Hokkian. Lebih lanjut lihat Leo Suryadinata, “Negara dan Etnis Tionghoa- Kasus  Indonesia”, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2002, hal.69-70.

12.  Berbeda dengan kehadiran pendahulu-pendahulunya, orang Tionghoa yang datang belakangan itu membawa  serta istri-istri mereka. Perkawinan dengan perempuan pribumipun jarang terjadi, pendatang yang lebih belakangan ini membentuk komunitas baru yang sering terpisah dari masyarakat Tionghoa yang telah mapan  dan terbentuk lebih dulu. Jumlah pendatang baru (totok/xin ke) lebih besar daripada pendatang sebelumnya juga kurang berintegrasi dengan masyarakat setempat, masih berbicara dengan bahasa Cina (dialek atau Mandarin), tetap berhubungan dan berorientasi kepada negeri asal, baik secara kultural maupun secara politis. Mereka disebut Zhongguo qiaomin (warga negara Cina yang tinggal di luar negeri) atau Hoa-Kiau.

13.  Istilah Kiau Seng dimaksudkan untuk menyebut orang Tionghoa bukan asli, yang  oleh lamanya tinggal di Hindia Belanda, maka tidak lagi menguasai bahasa resmi  Kuo-Yu kecuali bahasa lokal. Itu berbeda dengan  Hoa Kiau, yaitu golongan peran tauan yang merasa dirinya masih murni (totok), yang menganggap tinggal di Hindia Belanda hanya sementara saja sekedar mencari rejeki, lalu nanti pulang kembali ke tanah leluhur.

14.  Berdagang bukanlah satu-satunya profesi penting orang Tionghoa, ada juga profesi lain, misalnya pertanian dan perkebunan , Denys Lombard mencatat bagaimana keterampilan bertani orang Tionghoa yang memper kenalkan bajak alias wuluku. Menurut Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, alat yang ditarik sapi atau kerbau itu diperkenalkan Tjo Huan Giok pada abad 17, selain itu masih berkaitan dengan budidaya padi, orang Tionghoa memperkenalkan juga alat penyosoh,  yang  jauh lebih efisien untuk mengolah beras ketimbang  lesung tradisional. Denys Lombard, op.cit, hal 254; Lihat juga Nur Zain Hae, “Sebuah khazanah bernama Cina”, Forum Keadilan  No.44, 17 Februari 2002, hal.58-59.

15.  Myra Sidharta mencatat ketika melihat bahwa masyarakat Peranakan Tionghoa berada dalam suatu krisis identitas, terutama mengenai kebudayaan dan agamanya, maka Kwee Tek Hoay memprakarsai berdirinya Sam Kauw Hwee pada tahun 1934. Tujuan organisasi ini adalah mempersatukan, menyebarkan dan mempraktikkan tiga agama : Konghucu, Budhis dan Taois. Pada masa itu banyak orang Tionghoa masuk agama Kristen dan Kwee Tek Hoay sangat  menyayangkannya, mereka harus meninggalkan agama dan kebudayaan mereka sendiri. Misalnya mereka harus membuang meja abu, yang sebenarnya dipakai untuk menunjukkan bakti kepada leluhur dan bukan untuk memuja dewa-dewa seperti anggapan umum. Lihat Myra Sidharta, “Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman”, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2004, hal.14-16.  Lihat juga Leo Suryadinata, “Negara dan Etnis Tionghoa- Kasus  Indonesia”, op.cit, hal.179-181.

16.  Sam Kauw Hwee tidak dapat dikatakan membentuk satu iman atau pandangan keagamaan tunggal, karena merupakan perpaduan antariman sehingga dapat dikatakan bahwa kercayaan orang Tionghoa ” Ancestor worship and hau were the essence of Chinese religion in the Indies”, Lihat Natan Setiabudi, The Christian Chinese Minority in Indonesia with special reference to Gereja Kristen Indonesia: A Sociological and Theological Analysis, disertasi untuk mencapai gelar Doctor of Philosophy, Boston College, The Graduate School of  Arts and Sciences, Department of Theology, Boston, 1994, hal. 58.

Mengenai pemujaan leluhur (ancestor worship) sebenarnya yang diutamakan di dalamnya bukanlah aspek religious

melainkan aspek sosial, yaitu memelihara solidaritas, kontinuitas, keselarasan keluarga, dan selanjutnya masyarakat,

Lihat, Ronny Nathanael, op.cit, hal.93.

17. Moch Sa’dun M (ed), Pri dan Nonpri Mencari Format Baru Pembauran, Jakarta, Pustaka Cidesindo,

1999, hal.62; lihat juga H.Junus Jahja, Pri Nonpri dan Konvensi Cina Sedunia, Jakarta, Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1994, hal.9.

18. Peraturan itu dihapuskan setelah tahun 1911, Lihat Leo Suryadinata, Politik Tionghoa Peranakan di Jawa, op.cit, hal.21, 32.

19. Benny G. Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, Jakarta, Elkasa, 2003, hal. 229-230; 472.

20. Lihat  Sumanto Al Qurtuby, Arus Cina-Islam-Jawa, Yogyakarta, Inspeal Ahimsakarya Press &Perhimpunan Indonesia Tionghoa, 2003, hal.193-194.

21. Lihat  Leo Suryadinata, “Negara dan Etnis Tionghoa- Kasus  Indonesia”, op.cit, hal.75-79.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s